Pendekatan Hukum Audit Klinis dan Sanksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia: Mengutamakan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan

Abstrak

Hukum di Indonesia mengatur agar setiap orang mendapatkan layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki sistem manajemen dan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab. Namun, regulasi terkait audit klinis untuk mengurangi risiko kelalaian di fasilitas kesehatan serta proses dan sanksi atas kesalahan tidak jelas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan menemukan bahwa regulasi mengenai audit klinis masih belum jelas. Diperlukan pendekatan yang berbasis pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat untuk mengurangi risiko kelalaian di fasilitas kesehatan. Proses audit dan pemberian sanksi atas kesalahan yang tidak disengaja dalam penanganan pasien dapat menghadapi gugatan perdata dan pidana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam audit klinis di Indonesia, diperlukan pendekatan yang memprioritaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat untuk mengurangi risiko kelalaian di fasilitas kesehatan. Sanksi yang adil dan proporsional harus diterapkan dengan fokus pada peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan, perbaikan sistem, dan pengembangan kebijakan untuk meningkatkan layanan kesehatan. Pasien harus memiliki hak untuk mengajukan klaim ganti rugi dan pengaduan baik secara perdata maupun pidana.