Kajian Peraturan Protokol Kesehatan Bagi Perorangan Serta Penegakannya

Abstrak

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 mengamanatkan kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menyusun dan menetapkan peraturan yang memuat ketentuan tentang protokol kesehatan bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Dari Instruksi Presiden tersebut, lahirlah berbagai peraturan di masing-masing daerah untuk diterapkan dalam wilayahnya, salah satunya adalah Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka Pencegahan Penyebaran dan Pengendalian Covid-19 di Kota Semarang. Namun Peraturan Walikota tersebut memiliki beberapa celah yang jika tidak dikaji lebih lanjut dan direvisi, dapat menyulitkan penegakannya, sehingga protokol kesehatan menjadi kendor dan dapat berujung pada kondisi fatal yaitu angka kasus yang kembali melonjak seperti yang sedang dialami saat ini di beberapa negara termasuk Uni Eropa.